SIDOARJO (RadarJatim.id) Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Sidoarjo memberikan dukungan penuh terhadap kinerja anak buahnya di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sidoarjo dalam memperjuangkan realisasinya insentif RT/RW pada tahun anggaran 2023 nanti.
Ketua DPD Partai Golkar Sidoarjo, Adam Rusydi mengatakan bahwa ada hal-hal yang janggal dalam pelaksanaan Sidang Paripurna DPRD Kabupaten Sidoarjo dengan agenda utama pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD 2023) kemarin.
“Masa PA (Pandangan Akhir, red) fraksi-fraksi kok hanya dibaca perwakilan,” kata Adam Rusydi yang ditemui di salah satu warung bakso di Sidoarjo, Kamis (01/12/2022).
Dikatakan oleh Adam bahwa pihaknya memang menginstruksikan pada Fraksi Partai Golkar DPRD Kabupaten Sidoarjo untuk menyampaikan pandangan partai berlambang pohon beringin itu terkait kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintah.
Khususnya mengawal dana insentif RT/RW yang sudah diakomodir sekalipun masih sebatas untuk wilayah kelurahan saja.
“Berarti tinggal yang di wilayah Desa. Dan kami berkomitmen penuh untuk tetap memperjuangkan pencairan dana tersebut melalui mekanisme PAK (Perubahan Anggaran Keuangan, red) yang dibahas pertengahan tahun depan,” katanya.
Anggota DPRD Propinsi Jawa Timur (Jatim) itu menegaskan bahwa pihaknya akan mengawal agar insentif RT/RW tersebut sampai berhasil, walaupun baru bisa dicairkan oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo di tahun 2024 nanti.
“Karena itupun belum pasti. Khan masih berupa janji bupati yang sudah disampaikan sejak masa kampanye lalu. Karena itu tetap akan kami perjuangkan,” tegasnya.
Meskipun fraksinya bersikap kritis terhadap Pemkab Sidoarjo, namun pihaknya tetap akan berada di jalur pemerintah yang berkuasa saat ini dengan tetap mendukung program-program Pemkab Sidoarjo untuk membangun Kabupaten Sidoarjo di masa depan.
Sekretaris DPD Partai Golkar Sidoarjo, Khoirul Anam menambahkan bahwa upaya yang dilakukan Partai Golkar untuk mensukseskan dana insentif RT/RW wilayah desa pada tahun depan tidak akan berhenti, sekalipun dipastikan tak ada alokasi anggaran tersebut di APBD 2023.
Ia menambahkan bahwa partainya paham betul dengan mekanisme penganggaran dalam APBD yang harus didahului dengan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS).
Karena itu sasaran terdekatnya adalah insentif untuk RT/RW di kelurahan dulu, sedangkan untuk wilayah desa akan didesakkan saat pembahasan PAK 2023 mendatang.
“Ibarat mau berjalan, khan harus melangkahkan satu kaki dulu. Sekarang ini langkah pertama sudah berhasil. Dan tinggal langkah kaki yang kedua, akan kami lakukan di pertengahan tahun depan,” tambahnya.
Untuk itu, ia meminta para pengurus RT/RW wilayah desa di seluruh Kabupaten Sidoarjo agar bersama-sama mendukung perjuangan Partai Golkar melalui anggota-anggota fraksinya di DPRD Kabupaten Sidoarjo.
“Kami berharap ada dukungan dari RT/RW (wilayah desa, red) agar dana insentif ini segera gol,” pungkasnya. (mams)
