SIDOARJO (RadarJatim.id) Bapak petani Sidoarjo Ir. H Bambang Haryo Soekartono memastikan bahwa tahun depan pupuk subsidi untuk jatah petani dan nelayan di Sidoarjo tidak dikurangi. Penegasan ini disampaikan saat BHS, panggilan akrab Ir H Bambang Haryo Soekartono bertemu dengan kelompok tani dan tokoh tani dalam menanggapi wacana pemangkasan pupuk bersubsidi oleh pemerintah.
Berbagai keluhan disampaikan dalam forum itu. Mulai dari wacana pemangkasan pupuk bersubsidi, minim anggaran pertanian dari pemerintah daerah, hingga permintaan subsidi produksi gabah.
BHS memastikan jika adanya wacana pemerintah mengurangi kuota pupuk bersubsidi dipastikan tidak benar. “Terkait wacana itu saya pastikan tidak akan diberlakukan. Tadi saya langsung menghubungi pak Dirjen dan beliau mengatakan tidak ada pengurangan pupuk subsidi,” ujar Bambang Haryo.
Anggota DPR RI periode 2014-2019 ini menyampaikan bahwa produksi pertanian di Sidoarjo semakin meningkat dengan dibarengi progam pemerintah yang tersalurkan dengan baik. Pihaknya juga berpesan kepada pemerintah itu lebih perhatian, khususnya terkait pupuk yang menyangkut dengan produktivitas petani.
Termasuk merespon usulan salah satu petani yang meminta Pemerintahan memberikan subsidi produk atas harga gabah kering di tingkat produsen. Menurutnya hal itu bernilai positif dan masih perlu dikaji terlebih dahulu.
“Saya pikir usulan itu bisa saja dipertimbangkan dengan catatan, tidak ada lagi penyimpangan dan penyelewengan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab,” tegas BHS yang juga Dewan Pakar DPP Partai Gerindra.
Bambang menegaskan bahwa Menteri Pertanian Amran yang baru saja dilantik dan juga Pemerintah dapat lebih maksimal dalam mengontrol sektor pertanian mulai dari bantuan hingga kesejahteraan petani sendiri.
Koordinator Petani Kecamatan Wonoayu, Zainuddin Ilyas saat bertemu dengan Bambang Haryo berharap pemerintah memperhatikan kesulitan petani terkait ketersediaan pupuk. Apalagi, terkait rumor wacana pemangkasan pupuk bersubsidi.
“Selain sulitnya mendapatkan pupuk bersubsidi, para petani berharap agar tata kelola distribusi pupuk bersubsidi dibenahi,” kata Zainuddin.
Ia berharap, wacana pengurangan pupuk bersubsidi tidak dilakukan. Mengingat sektor pertanian saat ini terbilang lesuh akibat ekspor beras besar-besaran oleh pemerintah dengan inflasi beras yang belum teratasi.
Sementara itu, Tokoh Tani Kecamatan Wonoayu Ir. H Supriadi menyampaikan bahwa penyimpangan distribusi pupuk di lapangan memang masih terjadi, hanya saja jumlahnya kecil. Meskipun demikian, penyimpangan tetap harus diatasi, sehingga tujuan subsidi untuk membantu petani tercapai.
“Ya kita sama-sama tahu, bahwa penyimpangan anggaran bantuan itu masih ada meski skala nya kecil. Hal ini tentu menjadi perhatian bersama untuk menuju kesejahteraan petani,” ujar Supri.
Pihaknya jugta menyoroti minimnya anggaran pertanian yang diberikan oleh pemerintah daerah. Jika dibandingkan dengan tetang sebelah dengan luas lahan pertanian yang lebih sedikit dari Sidoarjo, namun anggaran yang diberikan lebih besar.
“Rata-rata yang menjadi problem utama para petani adalah pupuk. Pupuk bersubsidi ini kan tergantung dari alokasi yang diajukan tiap pemerintah daerah. Inilah yang menjadi perhatian kita, ” tegasnya
Sebagai langkah antisipatif dari minimnya pupuk bersubsidi, pihaknya juga akan mengajari petani dalam pembuatan biosaka. Dimana bahannya itu berasal dari rumput-rumput yang sehat minimal 5 jenis di sekitar sawah tersebut. (RJ/RED)
