SIDOARJO (RadarJatim.id) – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sidoarjo mendorong percepatan pembangunan fasilitas kesehatan, terutama penambahan Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) baru di 18 kecamatan yang ada diwilayah Kabupaten Sidoarjo.
Tidak hanya itu saja, DPRD juga meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo untuk melanjutkan pembangunan Rumah Sakit (RS) Sedati yang sempat terhenti pada tahun 2025 lalu.
Ketua DPRD Sidoarjo, H. Abdillah Nasih mengatakan bahwa penambahan Puskesmas baru dan pembangunan RS Sedati untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat, karena rasio jumlah Puskesmas saat ini masih belum ideal jika dibandingkan dengan jumlah penduduk di Kabupaten Sidoarjo yang terus mengalami peningkatan.
“Penambahan fasilitas kesehatan ini menjadi kebutuhan mendesak agar pelayanan bisa lebih merata, terutama diwilayah-wilayah dengan kepadatan penduduk tinggi,” kata Ketua DPRD Sidoarjo, H. Abdillah Nasih saat ditemui awak media dikantornya, Selasa (21/4/2026).
Pria yang akrab disapa Cak Nasih itu mengungkapkan bahwa DPRD bersama Pemkab Sidoarjo telah menargetkan pembangunan 2 Puskesmas baru pada tahun 2026 ini, dengan harapan dapat memperluas jangkauan layanan kesehatan dasar bagi masyarakat di setiap kecamatan.
Begitu juga dengan pembangunan RS Sedati yang harus dilanjutkan dan diselesaikan pada tahun 2026 ini, termasuk pemenuhan Alat Kesehatan (Alkes) dan kesiapan Sumber Daya Manusia (SDM) yang ditargetkan rampung pada 2027.
“RS Sedati harus menjadi prioritas. Tidak hanya bangunannya, tetapi juga kelengkapan fasilitas dan tenaga kesehatannya agar bisa langsung optimal melayani masyarakat,” ungkapnya.
Namun demikian, DPRD Sidoarjo tetap fleksibel dalam upaya pembangunan Puskesmas baru. Bisa melalui pembangunan Puskesmas baru maupun peningkatan status dari Puskesmas Pembantu (Pustu) menjadi Puskesmas Induk di setiap kecamatan.
Terkait anggaran, politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu memastikan bahwa pembiayaan untuk pembangunan fisik telah disiapkan pada tahun 2026 ini.
Sedangkan kebutuhan pendukung lainnya akan dilengkapi secara bertahap pada tahun 2027 nanti.
Ia mengakui bahwa masih terdapat tantangan, khususnya dalam proses pembebasan lahan diwilayah Kecamatan Taman.
“Jika kendala tersebut tidak segera terselesaikan, kami menyarankan agar Pemkab (Sidoarjo, red) mencari lokasi alternatif di desa lain, agar program ini tidak tertunda,” pungkasnya. (mams)
