SURABAYA (RadarJatim.id) — Perjalanan di dunia pendidikan hukum membawa Dr Satria Unggul Wicaksana Prakasa, SH, MH dari aktivitas pengajaran dan penelitian menuju berbagai posisi kepemimpinan akademik. Setelah pernah dipercaya sebagai Ketua Program Studi dan Wakil Dekan, alumni Fakultas Hukum Universitas Airlangga (FH UNAIR) tersebut kini mengemban amanah sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya (UMSURA).
Perjalanan Satria di lingkungan perguruan tinggi berkembang secara bertahap. Ia pernah menjabat sebagai Ketua Program Studi Hukum pada 2019–2022. Pada 2021–2023, tanggung jawabnya berkembang ketika dipercaya sebagai Wakil Dekan I Bidang Akademik. Sejak 2023, ia kemudian menjalankan peran sebagai Dekan Fakultas Hukum UMSURA.
Rangkaian tersebut menempatkan Satria tidak hanya sebagai akademisi yang menjalankan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, tetapi juga terlibat dalam pengelolaan institusi pendidikan hukum.
Sebagai akademisi, bidang yang dikembangkan Satria meliputi hukum antikorupsi internasional, hukum hak asasi manusia internasional, hukum ekonomi internasional, serta hukum pidana internasional dan transnasional. Pendekatan socio-legal juga menjadi bagian dari aktivitas akademiknya.
Perhatian terhadap berbagai isu tersebut tercermin dalam penelitian dan publikasi yang dilakukannya. Sejumlah kajiannya bersinggungan dengan antikorupsi, hak asasi manusia, kebebasan akademik, hukum internasional, pengadaan publik, hingga keterkaitan antara korupsi, energi, dan perubahan iklim.
Ruang akademik yang dijalani Satria juga berkembang melalui berbagai program internasional. Pada 2025, ia mengikuti Intensive Course in Human Rights yang diselenggarakan Norwegian Centre for Human Rights, University of Oslo, dengan dukungan NORAD. Sebelumnya, pada 2023, ia mengikuti program Strengthening Rights and Cyber Policy in Digitalized Society yang diselenggarakan Human Rights Law Studies (HRLS) FH UNAIR bersama European Centre on Privacy and Cybersecurity, Maastricht University.
Selain menjalankan aktivitas akademik, perhatian Satria juga diarahkan pada pengembangan lingkungan pendidikan yang lebih inklusif. Salah satu capaian yang pernah diperolehnya adalah penghargaan Best Innovation of Assistive Technology for Disability Student pada 2021. Ia juga pernah memimpin kegiatan pengembangan Smart Chair for Disability serta terlibat dalam kegiatan yang berkaitan dengan peningkatan keterampilan kerja bagi penyandang disabilitas.
Keterlibatan tersebut menunjukkan bahwa kepemimpinan akademik yang dijalaninya berkembang beriringan dengan penelitian dan aktivitas sosial yang menjadi bagian dari tridarma perguruan tinggi.
Dalam perjalanan pendidikannya, Satria menyelesaikan pendidikan Sarjana Hukum di Universitas Muhammadiyah Surabaya pada 2015. Ia kemudian melanjutkan Magister Hukum dengan konsentrasi Hukum Internasional di Fakultas Hukum Universitas Airlangga pada 2015–2017. Setelah itu, pendidikan doktoralnya ditempuh di Universitas Brawijaya (UB) pada 2023–2026.
Pengalaman sebagai mahasiswa magister di FH UNAIR menjadi salah satu fase dalam perjalanan akademiknya sebelum mengembangkan karier sebagai dosen dan pimpinan fakultas. Dengan latar belakang tersebut, Satria merupakan bagian dari alumni Fakultas Hukum Universitas Airlangga pada jenjang Magister Hukum.
Di luar lingkungan kampus, Satria juga aktif dalam sejumlah jejaring akademik dan profesional. Pada 2025, ia dipercaya sebagai Koordinator Kaukus Indonesia untuk Kebebasan Akademik (KIKA). Setahun kemudian, keterlibatannya dalam jejaring akademik regional berkembang melalui perannya sebagai salah satu anggota pendiri dan pengurus Southeast Asian Coalition for Academic Freedom (SEACAF).
Aktivitas tersebut berjalan berdampingan dengan tanggung jawabnya memimpin Fakultas Hukum UMSURA. Pengalaman sebagai Ketua Program Studi, Wakil Dekan, hingga Dekan memberinya ruang untuk terlibat langsung dalam pengembangan pendidikan hukum dari sisi akademik maupun kelembagaan.
Bagi Satria, kampus pada akhirnya bukan hanya tempat menyampaikan pengetahuan hukum di ruang kelas. Penelitian, pengembangan institusi, kerja sama akademik, dan keterlibatan pada persoalan sosial menjadi bagian yang saling berhubungan dalam pendidikan tinggi hukum. Kini, sebagai Dekan FH UMSURA, ruang itulah yang terus dikembangkannya melalui peran sebagai akademisi sekaligus pimpinan fakultas. (rj2)
