PROBOLINGGO (RadarJatim.id) — Aksi September Hitam yang melibatkan sejumlah Aliansi BEM Probolinggo Raya, organisasi mahasiswa eksternal (Ormek), dan organisasi kepemudaan di Probolinggo berlangsung pada Rabu (30/9/2026). Dalam aksi tersebut, mereka membawa tuntutan terkait perlindungan masyarakat, penghormatan terhadap hak asasi manusia, kebebasan menyampaikan pendapat, serta komitmen aparat dalam menjaga keamanan masyarakat.
Massa aksi berharap dapat bertemu langsung dengan Kapolres Probolinggo dan Komandan Kodim 0820 Probolinggo untuk menyampaikan tuntutan sekaligus meminta komitmen melalui pakta integritas. Namun, kedua pimpinan institusi tersebut tidak menemui massa secara langsung. Kondisi itu memicu kekecewaan peserta aksi.
Situasi kemudian sempat memanas. Massa membakar ban bekas di lokasi aksi dan terjadi aksi saling dorong antara massa dan aparat. Meski sempat terjadi ketegangan, aksi tetap membawa tuntutan utama agar aparat memberikan jaminan keamanan kepada masyarakat dan menghormati hak warga negara dalam menyampaikan pendapat.
Koordinator Isu Politik, Hukum dan HAM Aliansi BEM Probolinggo Raya sekaligus Ketua BEM STIH ZAHA, Jefri Ali Mahmudi, mengungkapkan, kekecewaan massa muncul karena sejak awal mereka meminta bertemu langsung dengan pimpinan institusi tersebut.
“Kami datang untuk bertemu langsung. Kami ingin menyampaikan keresahan masyarakat dan meminta komitmen dari pimpinan. Ketika Kapolres dan Komandan Kodim tidak hadir menemui massa, tentu ada kekecewaan,” ujar Jefri.
Menurut Jefri, pembakaran ban dan aksi saling dorong yang terjadi merupakan bagian dari situasi yang memanas akibat kekecewaan massa. Ia menegaskan, bahwa tujuan utama aksi tetap menyampaikan tuntutan dan meminta adanya jawaban dari pihak institusi.
“Kami tidak datang untuk mencari keributan. Kami datang untuk mencari jawaban. Ketegangan yang terjadi adalah bagian dari situasi di lapangan ketika massa merasa tuntutannya belum mendapatkan jawaban langsung,” katanya.
Jefri menegaskan, aksi tersebut tidak hanya membawa kepentingan satu organisasi. Sejumlah elemen mahasiswa, Ormek, dan organisasi kepemudaan turut membawa keresahan yang sama mengenai keamanan masyarakat dan penghormatan terhadap hak-hak sipil.
“Kami menghormati institusi Polri dan TNI. Tetapi, penghormatan bukan berarti kami harus diam ketika ada persoalan. Seragam bukan alasan untuk kebal dari kritik dan jabatan bukan alasan untuk menjauh dari rakyat,” tegasnya.
Ia juga meminta aparat serius memberikan rasa aman kepada masyarakat di tengah berbagai persoalan kriminalitas. Dikatakan, rakyat membutuhkan polisi ketika kejahatan datang. Rakyat membutuhkan aparat ketika keselamatan mereka terancam.
“Tetapi rakyat juga membutuhkan jaminan, bahwa ketika mereka mengkritik, mereka tidak justru berhadapan dengan tindakan represif,” tandasnya.
Jefri memastikan, aksi tersebut tidak berhenti pada momentum September Hitam. Aliansi bersama berbagai elemen mahasiswa dan kepemudaan akan melakukan konsolidasi lanjutan.
“Kami akan kembali. Kami akan konsolidasi dengan lebih banyak elemen, dengan massa yang lebih besar, dan dengan tuntutan yang lebih tegas. Kami ingin Kapolres dan Komandan Kodim hadir langsung, berdialog dengan rakyat, dan memberikan komitmen yang jelas,” tegas Jefri.
Menurutnya, September Hitam bukan sekadar agenda tahunan, tetapi momentum untuk menjaga ingatan terhadap berbagai persoalan kemanusiaan serta mengingatkan bahwa kewenangan aparat harus selalu berjalan bersama tanggung jawab.
“September boleh selesai di kalender, tetapi ingatan rakyat tidak selesai. Kami akan terus mengawal. Ketika kekuasaan mulai lupa kepada rakyat, mahasiswa dan pemuda harus menjadi pengingatnya,” pungkas Jefri. (uba)
