PASURUAN (RadarJatim.id) — Merespon tren penyempitan ruang demokrasi dan ancaman represi, sejumlah elemen mahasiswa dan masyarakat sipil menggelar agenda nonton bareng (nobar) serta diskusi film dokumenter Makin Ditekan Makin Melawan pada Minggu (4/10/2026) malam. Forum ini diinisiasi sebagai ruang konsolidasi untuk merapatkan kembali barisan gerakan pro-demokrasi yang dinilai mulai merenggang pascagelombang unjuk rasa Agustus 2025 lalu.
Sutradara film dokumenter tersebut, Faiz Benshadeq, yang juga merupakan sineas asal Pasuruan, menegaskan, bahwa karya ini lahir dari keresahan bersama. Film ini diproduksi oleh Koreksi.org berkolaborasi dengan KontraS, serta mendapat dukungan dari Trend Asia dan Kurawal.
“Pertama, kami ingin mengajak kawan-kawan muda agar terus merawat ingatan, bahwa pascagelombang aksi demo pada Agustus 2025, demokrasi Indonesia dijerumuskan ke jurang yang lebih dalam oleh rezim saat ini. Hak menyampaikan aspirasi masyarakat makin dibungkam,” ungkap Faiz.
Pernyataan Faiz bukan tanpa alasan. Ia memaparkan data kelam ketika aparat kepolisian melakukan perburuan dan menangkap hampir 7.000 orang, sebuah rekor penangkapan terbesar sepanjang sejarah Republik Indonesia. Tercatat, 703 dari 6.719 orang yang ditangkap harus menjalani proses peradilan dan dijerat dengan berbagai instrumen tindak pidana.
Di sisi lain, Faiz melihat gelombang protes tahun lalu sebagai bukti kebangkitan kesadaran warga, terutama anak muda, untuk merebut kembali negara yang dinilai telah dibajak oleh oligarki. Karena itu, film ini hadir bukan sekadar sebagai dokumentasi, melainkan pemantik gerakan.
“Film ini bertujuan agar masyarakat tetap semangat bersuara, menjadi gelombang yang jauh lebih besar, dan mendorong perubahan negara yang lebih baik. Termasuk menuntut agar para tahanan politik yang masih mendekam di penjara segera dibebaskan,” tegasnya.
Melalui karyanya, Faiz mengajak generasi muda membangun harapan yang “radikal” tentang sebuah negara yang demokratis, bebas berkumpul, dan terlepas dari bayang-bayang intimidasi sesuai amanat konstitusi.
Pesan kuat dari sang sutradara langsung memantik diskursus tajam dari elemen gerakan yang hadir malam itu, di antaranya PMII, HMI, IMM, KP-Alternatif, Wahana Baca, dan Aliansi BEM Pasuruan Raya.
Diskusi tidak hanya menyoroti represi di skala nasional, tetapi juga menyeret realitas kekerasan aparat yang terjadi di tingkat lokal. Tragedi Beji, kasus tewasnya warga sipil bernama WD yang diduga akibat kekerasan oknum anggota Polsek Beji menjadi sorotan utama forum. Lintas Elemen Pasuruan menegaskan, bahwa Tragedi Beji adalah bukti nyata, bahwa impunitas dan kekerasan institusi bukan sekadar adegan di layar film, melainkan ancaman nyata yang merenggut nyawa warga di Pasuruan. Lambannya proses hukum serta pergantian kepemimpinan di Polres Pasuruan dinilai sebagai sinyal bahaya akan adanya upaya normalisasi dan pengaburan kasus.
Para perwakilan organisasi sepakat mengutuk penyusutan ruang sipil dan praktik kekerasan aparat penegak hukum. Melalui kacamata keberpihakan terhadap kaum tertindas dan supremasi hukum, forum menyoroti bagaimana instrumen negara kerap disalahgunakan untuk mematikan nalar kritis publik sekaligus melindungi oknum pelanggar hukum di tubuh aparat sendiri.
Sebagai puncak konsolidasi, acara diakhiri dengan penyatuan sikap dan dokumentasi bersama. Gabungan elemen mahasiswa di Pasuruan tersebut menyepakati komitmen untuk terus merapatkan barisan, mengawal ketat isu kebebasan sipil di daerah maupun nasional, dan menolak bungkam terhadap segala bentuk kesewenang-wenangan penguasa di masa mendatang. (uva)
