SUMENEP (RadarJatim.id) – Rencana penerapan sistem pemungutan suara elektronik atau electronic voting (e-voting) dalam Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Serentak 2027 di Kabupaten Sumenep membutuhkan persiapan matang.
DPRD Sumenep mengingatkan pemerintah daerah agar tidak terburu-buru menerapkan sistem digital sebelum seluruh aspek pendukung, terutama regulasi dan pengawasan, benar-benar siap.
Peringatan tersebut disampaikan anggota Komisi I DPRD Sumenep, Hairul Anam. Menurutnya, penerapan e-voting memang berpotensi mempercepat proses penghitungan suara dan meminimalkan sejumlah persoalan teknis dalam pemungutan suara konvensional.
Namun, manfaat tersebut tidak akan optimal apabila tidak dibarengi kesiapan infrastruktur dan sistem pengawasan yang memadai.
Hairul menilai kondisi geografis Kabupaten Sumenep harus menjadi pertimbangan utama. Sebagai daerah yang memiliki wilayah daratan dan kepulauan, pemerintah tidak bisa menyamaratakan kesiapan seluruh desa dalam menggunakan teknologi pemungutan suara elektronik.
“E-Voting sangat efektif untuk kecepatan rekapitulasi dan menekan politik uang serta surat suara rusak. Tapi efektivitas ini hanya terjadi jika infrastruktur siap. Di Sumenep, khususnya kepulauan, tantangan listrik dan jaringan internet masih menjadi PR,” ujar Hairul, Rabu (18/11/2026).
Selain infrastruktur, persoalan regulasi juga menjadi pekerjaan rumah yang tidak boleh diabaikan. Hairul menyebut penyusunan aturan turunan, termasuk Peraturan Bupati dan regulasi terkait Pilkades e-voting, harus diperjelas agar pelaksanaannya memiliki dasar hukum dan mekanisme yang kuat.
Menurutnya, digitalisasi pemilihan kepala desa bukan sekadar mengganti surat suara kertas dengan perangkat elektronik. Sistem tersebut juga harus menjamin kerahasiaan pilihan, keamanan data, transparansi penghitungan, serta kepastian bahwa setiap suara masyarakat benar-benar tercatat.
“E-Voting bukan menghilangkan pengawasan, tapi mengubah polanya. Dari yang dulu mengawasi pencoblosan kertas, sekarang harus mengawasi sistem, server, dan audit trail digital,” jelasnya.
DPRD juga menyoroti kesiapan sumber daya manusia di tingkat desa. Panitia Pilkades, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan saksi dari masing-masing calon harus memahami mekanisme penggunaan sekaligus pengawasan sistem elektronik. Tanpa pembekalan yang memadai, potensi kesalahpahaman dan ketidakpercayaan masyarakat terhadap hasil pemilihan bisa muncul.
Di sisi lain, rencana penerapan e-voting untuk wilayah daratan dan mekanisme manual bagi sejumlah wilayah kepulauan juga membutuhkan penjelasan yang transparan. Pemerintah harus memastikan perbedaan mekanisme tersebut didasarkan pada kondisi objektif, bukan justru menimbulkan kesenjangan pelayanan demokrasi antardesa.
Karena itu, DPRD meminta Pemkab Sumenep mematangkan seluruh persiapan sebelum mengambil keputusan final. Uji coba di desa percontohan, kesiapan perangkat, sinkronisasi data pemilih, kepastian regulasi, serta sistem audit dan pengawasan harus menjadi bagian dari tahapan yang tidak boleh dilewati.
“Jangan sampai teknologi canggih tapi pengawasannya lemah. Kuncinya tetap di transparansi,” pungkas Hairul. (FIK)








