SIDOARJO (RadarJatim.id) Upaya memperkuat usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Kabupaten Sidoarjo untuk naik kelas perlu didukung dengan sertifikasi Standar Nasional Indonesia (SNI). Dengan mengantongi SNI, maka UMKM bisa segera naik level dan mempermudah dalam memasarkan produknya.
Untuk percepatan standardisasi produk agar pelaku UMKM mampu meningkatkan kualitas sekaligus memperkuat daya saing dengan seertifikasi SNI, Ketua Kelompok Fraksi (Kapoksi) Komisi VII DPR RI Fraksi Partai Gerindra, Ir.H.Bambang Haryo Soekartono, M.I.Pol mendorong agar proses pembinaan dan sertifikasi Standar Nasional Indonesia (SNI) bagi UMKM Sidoarjo dipercepat.
Standardisasi ini menjadi salah satu modal penting agar produk lokal tidak hanya mampu bersaing di dalam negeri, tetapi juga memiliki peluang masuk pasar ekspor. Saat ini di Sidoarjo dari para pelaku usaha UMKM, sebagian diantaranya dinilai telah menghasilkan produk berkualitas dan berpotensi dikembangkan untuk pasar yang lebih luas.
“Sekitar 200.000 sampai 250.000 UMKM ada di Sidoarjo. Yang menghasilkan produk berkualitas sekitar 100.000. Mereka menginginkan secara bertahap bisa mendapatkan SNI,” ujar BHS seusai menghadiri kegiatan bimbingan teknis standarisasi bagi pelaku UMKM di Sidoarjo bersama Badan Standardisasi Nasional (BSN), Sabtu (5/9/2026).
Dewan Pakar DPP Partai Gerindra ini menegaskan BSN dapat memperluas pembinaan sekaligus mempercepat proses sertifikasi bagi produk UMKM. Agar semakin banyak produk lokal yang memiliki jaminan pemenuhan standar dan lebih siap bersaing dengan produk dari daerah maupun negara lain.
Dikatakan, potensi produk UMKM Sidoarjo sangat besar mulai seperti produk makanan khas dan olahan lokal, seperti pastel, klepon, hingga abon.
BHS juga menyoroti persoalan biaya sertifikasi yang kerap menjadi kendala bagi pelaku UMKM. Dimana pelaku usaha kecil membutuhkan kemudahan agar tidak terbebani biaya ketika hendak meningkatkan standar produknya.
“Kalau UMKM harus dibebaskan, kalau perlu. Tapi kalau harus bayar, tidak boleh lebih dari Rp1 juta. UMKM jangan dipersulit dan jangan diberikan harga yang mahal,” ujarnya.
Peningkatan kualitas produk UMKM dinilai juga harus berjalan beriringan dengan dukungan pembiayaan. Untuk itu pelaku UMKM juga didorong memanfaatkan program pemerintah, seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan skema pembiayaan lainnya.
Sementara itu, Pranata Humas Ahli Muda BSN Sigit Widyanarko mengatakan program SNI Bina UMKM diberikan secara gratis bagi produk UMKM yang memenuhi kriteria. Fasilitas tersebut mencakup proses pembinaan hingga produk memenuhi persyaratan untuk dapat beredar lebih luas.
“Untuk SNI sendiri lebih mudah karena semuanya gratis, khususnya untuk produk-produk kecil dengan risiko rendah,” kata Sigit Widyanarko. (RJ/RED)
