SIDOARJO (RadarJatim.id) Kejadian dugaan keracunan massal yang dialami ratusan santri Pondok Pesantren Mambaul Hikam, Sidoarjo akibat makan bergizi gratis (MBG) mendapat perhatian serius Ketua Kelompok Fraksi (Kapoksi) Komisi VII DPR RI Fraksi Partai Gerindra, Ir.H.Bambang Haryo Soekartono, M.I.Pol (BHS).
Kejadian yang berdampakk hamper kepada 700 santri ini harus dijadukan momentum memperketat pengawasan pelaksanaan program MBG, khususnya pada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sebagai penyedia makanan.
“Penanganan korban saja tidak cukup. Pemerintah dan pihak terkait perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh tahapan penyediaan makanan, mulai dari pengadaan bahan pangan hingga makanan dikonsumsi penerima manfaat,” ujar BHS, seusai menjenguk salah satu korban dugaan keracunan MBG yang dirawat di RS Delta Surya, Sidoarjo, Jumat (4/9/2026).
Dewan Pakar DPP Partai Gerindra ini menegaskan, adanya kasus tersebut menunjukkan terdapat persoalan dalam pelaksanaan program MBG yang harus segera dievaluasi. Pihaknya mengapresiasi langkah Badan Gizi Nasional (BGN) yang telah melakukan evaluasi serta memberikan tindakan terhadap SPPG yang berkaitan dengan kejadian tersebut.
“Sudah jelas ada satu kesalahan dan ini sudah dievaluasi oleh BGN. Yang bersangkutan langsung ditindak,” tegasnya
Ketua Dewan Penasehat DPD Partai Gerindra Jatim ini menyampaikan pengawasan terhadap SPPG tidak boleh hanya dilakukan setelah muncul masalah. Pemeriksaan harus dilakukan secara menyeluruh dan berkelanjutan untuk memastikan makanan yang diberikan kepada penerima manfaat memenuhi standar keamanan dan kelayakan pangan.
Termasuk menyoroti adanya informasi mengenai keluhan terhadap makanan yang disebut telah muncul sebelum kasus dugaan keracunan terjadi. Respons cepat terhadap laporan masyarakat dinilai penting untuk mencegah persoalan kecil berkembang menjadi kejadian yang lebih besar dan berdampak terhadap banyak penerima manfaat.
BHS menegaskan saat ini BGN telah menyediakan Call Center 127 sebagai sarana pengaduan masyarakat terkait pelaksanaan program MBG. Diharapkan masyarakat dapat memanfaatkan kanal tersebut apabila menemukan dugaan kejanggalan, termasuk persoalan pada makanan yang disediakan SPPG maupun layanan yang diterima penerima manfaat.
“Semua masyarakat bisa melaporkan kalau dari MBG, mulai dari SPPG sampai penerima manfaat, terjadi kejanggalan ataupun makanan yang menurut mereka kurang layak,” ujarnya.
DPR RI dari Dapil Surabaya-Sidoarjo ini juga mengapresiasi langkah cepat Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dalam menangani para santri yang mengalami gangguan kesehatan. Dimana pemerintah daerah bergerak dengan mengoordinasikan penanganan korban di sejumlah rumah sakit. Pemkab Sidoarjo juga mengambil alih biaya pengobatan para pasien.
“Pemerintah Daerah langsung mengambil alih biaya pengobatan dan sebagainya. Jadi, ini adalah satu tindakan yang luar biasa,” katanya.
Sementara itu, Wakil Direktur Umum Rumah Sakit Delta Surya Sidoarjo, Eka Rosina, menyampaikan rumah sakit langsung melakukan persiapan setelah menerima informasi mengenai para santri yang mengalami gangguan kesehatan setelah mengonsumsi makanan MBG.
Koordinasi dilakukan bersama Dinas Kesehatan Sidoarjo untuk memastikan kesiapan pelayanan medis, termasuk ambulans dan instalasi gawat darurat (IGD).
“Respons time kami cukup cepat. Dinkes Sidoarjo sudah menghubungi semua rumah sakit, termasuk RS Eka Rosina. Kami juga menyiapkan segala sesuatunya, termasuk ambulans dan IGD untuk menerima santri-santri,” ujar Eka.
Dikatakan, keluhan yang dialami pasien antara lain mual, diare, lemas, dan pusing. Setelah tiba di rumah sakit, pasien menjalani pemeriksaan dan mendapatkan penanganan sesuai kondisi masing-masing.
Eka memastikan pemantauan terhadap pasien tetap dilakukan hingga kondisi mereka membaik. Bagi pasien yang masih mengalami keluhan, rumah sakit memberikan pengobatan lanjutan.
“Alhamdulillah sudah sembuh dan cepat. Kalau masih ada keluhan seperti perut yang belum enak, tetap kami lakukan pengobatan sampai selesai,” ujarnya. (RJ/RED)
