Oleh Much. Khoiri
Kini Piala Dunia berlangsung seru, bahkan telah mengalihkan perhatian dari isu-isu sosial-politik domestik. Mata publik pun tertuju pada Piala Dunia, berandai-andai tim nasional (timnas) Indonesia berlaga di sana. Sayangnya, itu hanya mimpi kosong. Sejak lahir pada 1965, saya belum pernah menonton timnas benar-benar bermain di putaran final. Selalu di luar pagar. Selalu menonton. Selalu berharap. Selalu kecewa.
Saya memang bukan ahli strategi sepak bola atau otoritas penentu dinamika timnas kita. Selain pecinta negeri ini, saya juga pemerhati kajian budaya yang percaya, bahwa sepak bola adalah cermin peradaban suatu bangsa. Dan, dari kaca mata itulah saya melihat: politik budaya bola kita tidak masuk akal.
Kita adalah bangsa besar dengan 285 juta jiwa. Masak kalah dengan Tanjung Verde, negara kepulauan kecil dengan penduduk hanya 524 ribu, 540 kali lebih kecil daripada Indonesia? Mereka lolos ke Piala Dunia 2026. Begitu pula, Curaçao dengan 156 ribu jiwa juga lolos. Maroko dan Pantai Gading juga melenggang, bahkan Maroko menembus perempat final dalam dua edisi berturut-turut. Kita? Masih penonton setia!
Rakyat Kehilangan Kebanggaan
Saya sedih: masyarakat Indonesia kini lebih bangga menjagokan tim asing ketimbang timnas sendiri. Jersey Eropa lebih laris daripada jersey Merah-Putih. Ketika Piala Dunia bergulir, suporter kita memadati kafe untuk mendukung Brasil, Prancis, atau Inggris, bukan Indonesia. Sebab, Indonesia tidak ada di sana. Alhasil, selagi menonton, sebagian suporter berani bertaruh —menjadi bebotoh judi— untuk tim kesayangan.
Jujur, ini bukan masalah moral, melainkan gejala hilangnya kebanggaan nasional akibat kegagalan membangun ikatan emosional antara rakyat dan timnas. Sepak bola yang seharusnya menjadi pemersatu bangsa, di negeri ini justru menjadi tontonan tanpa kebanggaan. Rakyat hanya menonton, berharap, lalu kecewa. Ikatan emosional (simbol kebanggaan kolektif) pun putus, hanya tersisa apatisme atau adopsi identitas asing.
Politik Budaya Bola yang Kacau
Bagaimanapun, sepak bola merupakan produk budaya. Ia lahir dari rakyat, dimainkan di lapangan kampung, disaksikan ribuan pasang mata di stadion. PSSI berdiri pada tahun 1930, lebih tua daripada banyak federasi dunia. Tapi ketika politik kekuasaan masuk, sepak bola tidak lagi milik rakyat. Ia menjadi milik segelintir orang: pengurus, politikus, dan pengusaha yang menganggapnya ladang kekuasaan dan bisnis.
Lain kata, politisasi sepak bola merupakan akar masalah. Dalam tujuh tahun terakhir (2019-2026), Kementerian Pemuda dan Olahraga berganti menteri tiga kali. Setiap pergantian membawa kebijakan baru, dan mengganggu pembinaan jangka panjang. Pelatih berganti, program terhenti, anggaran jadi misterius.
Pada 2015, FIFA membekukan Indonesia karena pemerintah mengintervensi urusan liga. Kita dicoret dari kualifikasi Piala Dunia 2018. Pada 2023, kita gagal menjadi tuan rumah akibat menolak U-20 Israel. Bukan lawan yang mengalahkan kita, melainkan urusan internal kita sendiri. Ini pola berulang: 1958, Indonesia menolak bertemu Israel demi politik, padahal saat itu kita lebih kuat. 1962, kita mundur lagi. Setiap kali politik masuk, sepak bola kalah.
Sementara itu, PSSI sendiri tak luput dari politik internal. Kongres PSSI sering menjadi ajang perebutan kekuasaan, bukan forum untuk memajukan sepak bola. Setiap kepengurusan baru memulai dari nol, membongkar program lama, membuat yang baru, lalu menggantinya lagi. Tidak ada kontinuitas. Semua berhasrat untuk legacy.
Pelajaran dari Negara Kecil
Mari belajar pada Tanjung Verde dan Curaçao. Mereka tidak memiliki sumber daya besar, tetapi memiliki politik budaya bola yang sehat. Sepak bola tetap milik rakyat. Federasi bekerja secara independen dari intervensi politik. Mereka membangun sistem pembinaan usia muda yang konsisten, memaksimalkan potensi diaspora, serta menjalankan kompetisi profesional. Sepak bola adalah proyek nasional, bukan komoditas elit.
Maroko dan Pantai Gading juga membuktikan hal serupa. Mereka memiliki federasi yang stabil, pelatih yang diberi waktu, serta program yang berkelanjutan. Hasilnya nyata. Mereka tidak lebih kaya dan lebih besar daripada Indonesia. Yang membedakan adalah komitmen untuk menjadikan sepak bola sebagai prioritas nasional, bukan sebagai alat kekuasaan.
Maka, sebagai warga negara, saya sangat ingin para politikus PSSI tidak mengejar target instan: lolos ke Piala Dunia, juara Piala AFF. Konon, Jepang membutuhkan dua dekade sejak 1980-an sebelum menjadi langganan ikut serta dalam Piala Dunia. Mereka konsisten lintas pemerintahan dan lintas kepengurusan. Kita ingin hasil cepat, tapi enggan membayar harga pembinaan yang panjang.
Kapan Stop Menjadi Penonton?
Maroko, Pantai Gading, Tanjung Verde, dan Curaçao membuktikan: populasi bukan penentu. Yang menentukan adalah politik budaya bola yang sehat, tata kelola yang bersih, visi jangka panjang, dan komitmen nasional yang tak tergoyahkan.
Indonesia, dengan 285 juta jiwa, budaya sepak bola mengakar, dan publik yang luar biasa antusias, mengapa tidak? Jawabannya: selama sepak bola masih menjadi alat kekuasaan, selama pengurus lebih suka konflik daripada membangun sistem, selama anggaran lebih banyak terkuras habis untuk birokrasi daripada pembinaan, selama itu pula kita akan terus menonton. Dan selama itu, rakyat akan terus kehilangan kebanggaan, mencari pelarian pada tim asing, dan bertaruh pada tim kesayangan.
Jadi, kapan Indonesia menjadi pemain, bukan penonton? Sejak lahir 1965 saya sudah lelah menonton. Saya tidak mau menonton lagi selama 20 tahun. Saya mau melihat bangsa ini akhirnya “bermain”, bukan sekadar menonton. Saya ingin anak-cucu kita bangga mengenakan jersey Merah Putih, bukan jersey asing.
Sebagai pemerhati kajian budaya, saya percaya, sepak bola adalah cermin budaya dan peradaban. Kegagalan kita untuk hadir di panggung dunia adalah kegagalan budaya kolektif: gagal membangun sistem, mengelola potensi, dan melampaui kepentingan instan. Ini kegagalan elit dalam menerjemahkan hasrat rakyat menjadi prestasi yang nyata. Mari jadikan semua ini bahan refleksi. {*}
*) Much. Khoiri (nama pena Dr Much. Koiri, MSi) adalah dosen/peneliti Kajian Sastra/Budaya dan Menulis Kreatif di FBS Universitas Negeri Surabaya, founder Rumah Virus Literasi, editor, penulis 81 buku, serta peresensi dan penulis esai lepas untuk berbagai media massa. Profil lengkap: https://muchkhoiri.com/2021/01/tentang-penulis/
