Oleh Much. Khoiri
Ada keyakinan umum, bahwa untuk memajukan sastra dan literasi, diperlukan kebijakan negara yang baik. Keyakinan ini tidak salah, tetapi juga tidak sepenuhnya benar. Sebab sejarah membuktikan: sastra justru paling subur lahir di tengah keterbatasan, penindasan, dan ketiadaan fasilitas.
Sastra lahir dari kegelisahan, bukan dari kenyamanan. Dari mereka yang menulis di balik jeruji, di pengasingan, di meja darurat yang diterangi lilin, atau dalam kondisi sakit. Saat ini, esai ini saya (bukan sebagai sastrawan) tulis di atas meja yang tidak mewah, dengan laptop yang cukup tua, tanpa hibah, tanpa iming-iming honorarium.
Bahkan, esai ini adalah catatan kritis dari diskusi dan refleksi kelas mata kuliah yang saya ampu: bahwa jika kita terus menunggu kebijakan pemerintah yang baik, termasuk fasilitas yang memadai, maka sastra kita akan mati sebelum lahir.
Secuil Bukti
Karya-karya terbesar dunia lahir dari kondisi yang tidak bersahabat. Dante menulis Divine Comedy dalam pengasingan. Dostoevsky menulis berdasarkan pengalaman kerja paksa di Siberia. Pramoedya Ananta Toer menulis Bumi Manusia di atas kertas bekas di penjara Pulau Buru. Mereka tidak difasilitasi, sebaliknya justru ditindas. Sastra adalah anak kandung perlawanan terhadap kebijakan yang buruk.
Di Indonesia, ada contoh lain. Chairil Anwar menulis di tengah revolusi. Sitor Situmorang menulis dalam pengasingan politik. Seno Gumira Ajidarma menulis Saksi Mata sebagai respons terhadap jurnalisme yang dibungkam pasca-1998. Mereka tidak menunggu kebijakan. Mereka menulis karena terpaksa, karena menulis adalah satu-satunya cara untuk tetap waras dan melawan.
Selintas Kebijakan Literasi Indonesia
Orde Lama (1945-1966): Program Pemberantasan Buta Huruf berhasil menurunkan angka buta aksara dari 90% menjadi 40%. Namun, di sisi lain, sastra dijadikan alat politik dan seniman yang tidak sejalan direpresi.
Orde Baru (1966-1998): Ada Program Paket A dan Wajib Belajar 6 tahun. Namun, kebijakan represif menghancurkannya: pelarangan buku massal, pembredelan media: Tempo/Detik/Editor, kriminalisasi pembaca Bumi Manusia, penghilangan paksa penyair Wiji Thukul, dan krisis buku 1973 (tidak satu pun buku terbit). Program literasi hanya bersifat formalistik, tanpa semangat.
Namun, yang paling tragis dari era Orde Baru bukanlah sekadar kebijakan represif, melainkan penghancuran kepercayaan publik terhadap buku itu sendiri. Ketika membaca buku bisa membuat seseorang dipenjara —seperti kasus Bambang Isti Nugroho, mahasiswa UGM—, maka muncullah ketakutan kolektif: takut membaca! Luka psikologis ini membekas hingga lintas generasi.
Era Reformasi (1998-2024): Kebebasan berekspresi membuka ruang. Lahirlah Gerakan Literasi Nasional (2015), UU Sistem Perbukuan (2017), dan program Taman Bacaan Masyarakat. Namun, implementasinya lemah: dari 34 provinsi, belum satu pun yang telah membuat peraturan turunan atas UU Perbukuan. Program buku gratis hanya bertahan selama 1 tahun. Anggaran literasi pada periode ini pun relatif kecil, meskipun belum separah pemotongan pada era berikutnya.
Era Prabowo-Gibran (2024–sekarang): Di tengah darurat literasi (peringkat 71 dari 81 negara dalam PISA), anggaran Perpustakaan Nasional justru dipangkas 52 persen menjadi hanya Rp 377,9 miliar pada 2026. Dari jumlah itu, sekitar Rp 300 miliar digunakan untuk gaji dan operasional, sehingga ruang fiskal untuk program literasi riil di masyarakat hanya tersisa sekitar Rp 75 miliar. Sementara itu, anggaran untuk program peningkatan kecakapan literasi di Kemendikbudristek pada 2026 hanya Rp 179,6 miliar.
Pola pun berulang: literasi selalu menjadi program pelengkap, bukan prioritas. Dari Orde Baru ke Reformasi, perubahan signifikan hanya terjadi pada kebebasan berekspresin namun dukungan tetap minim. Perkembangan literasi lebih banyak digerakkan oleh komunitas akar rumput, bukan oleh kebijakan.
“Kebijakan Buruk” Bukan Alasan
Kritik terhadap kebijakan literasi Indonesia —represif di masa lalu, abai di masa kini, kacau di masa sekarang (belajar bahasa Prancis!)— telah kita lakukan. Dan, kritik itu benar. Namun, kritik yang berujung pada kepasrahan merupakan bentuk pengkhianatan. Sejarah membuktikan: sastra tidak pernah menunggu kebijakan baik. Chairil, Pram, Sitor, juga Seno, mereka tetap menulis meskipun tidak difasilitasi oleh apa pun.
Maka sekarang, ketika ISBN sulit didapatkan, dan pemerintah sibuk dengan program lain (yang katanta “strategis”), kita tetap tidak boleh berhenti menulis dan membaca. Justru saat fasilitas tidak ada dan kebijakan tidak berpihak, “tanggung jawab moral” kita menjadi semakin besar. Karena, jika bukan kita, siapa lagi?
Para penulis tidak pernah menunggu. Mereka mendirikan klub buku di garasi, taman bacaan di bawah pohon, dan diskusi di grup WhatsApp. Mereka tidak punya ISBN yang mudah; maka, mereka menerbitkan sendiri di blog atau media sosial. Mereka tidak punya gedung mewah; maka, mereka menggunakan teras rumah. Mereka tidak punya dukungan pemerintah; maka, mereka saling mendukung untuk tetap eksis.
Kembali ke Prinsip Dasar
Judul esai ini bukan untuk meniadakan pentingnya kebijakan. Melainkan untuk mengingatkan, bahwa sumber utama sastra bukanlah anggaran, ISBN, gedung mewah, atau instruksi presiden, tetapi kegelisahan manusia yang ingin memberi makna pada hidupnya. Jika kita menunggu kebijakan yang baik—menunggu pemerintah yang serius dalam literasi—,maka kita akan menunggu selamanya.
Di kelas-kelas saya, terutama World Literature dan Creative Writing, saya selalu mengingatkan: kalian tidak perlu menunggu kebijakan yang baik untuk mulai menulis. Tulis sekarang! Baca sekarang! Diskusikan sekarang! Jangan pedulikan ISBN yang sulit, terbitkan di blog atau website dan cara lain yang bisa dipempuh. Teruslah mengajarkan anak-anak membaca buku yang bermakna. Biasakan anak-anak menulis.
Peradaban tidak dibangun oleh mereka yang hanya mengeluh, tetapi oleh mereka yang tetap menulis meski tidak ada yang membacanya, dan tetap membaca meski tidak ada yang memfasilitasi. Merekalah yang senantiasa menyelakan lilin dan obor perjuangan literasi.
Dan pada akhirnya, ketika kebijakan yang baik itu datang pada saatnya, ia akan menemukan tanah yang sudah subur, penuh dengan benih-benih yang ditaburkan oleh mereka yang tidak pernah menunggu. Bukan tanah tandus yang hanya menunggu hujan dari langit. {*}
*) Much. Khoiri (nama pena Dr Drs Much. Koiri, MSi) adalah dosen Kajian Sastra/Budaya dan Menulis Kreatif di FBS Unesa, founder Rumah Virus Literasi, editor, penulis 81 buku, serta peresensi dan penulis esai lepas untuk berbagai media massa. Profil lengkap: https://muchkhoiri.com/2021/01/tentang-penulis/
