BANGKALAN (RadarJatim.id) — Wacana industrialisasi di Pulau Madura kembali menjadi perhatian sejumlah ulama dan tokoh masyarakat. Kekhawatiran akan dampak industrialisasi bahkan telah muncul sejak wacana pembangunan jembatan penghubung Surabaya–Madura mengemuka pada penghujung era Orde Baru.
Seiring berkembangnya rencana pembangunan dan industrialisasi, sejumlah tokoh ulama Madura disebut telah mencermati berbagai kemungkinan dampak yang akan dirasakan masyarakat lokal. Untuk melihat secara langsung dampak industrialisasi, sejumlah ulama Madura, bahkan sempat melakukan kajian dengan mengunjungi kawasan industri di Batam. Dari kajian tersebut, mereka mengaku menemukan berbagai persoalan yang kemudian memantik kekhawatiran apabila kondisi serupa terjadi di Madura.
Hal itu disampaikan salah satu tokoh Madura, R. Ali Badri Zaini, saat ditemui awak media di kediamannya, Desa Blega, Kecamatan Blega, Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur, Kamis (13/8/2026). Ali Badri menyayangkan wacana industrialisasi, khususnya di Bangkalan, apabila dilakukan tanpa terlebih dahulu melibatkan para ulama dan tokoh masyarakat Madura dalam musyawarah.
Menurutnya, salah satu persoalan yang perlu menjadi perhatian adalah kesiapan sumber daya manusia (SDM) masyarakat Madura. Ia menyoroti tingkat pendidikan masyarakat, khususnya di wilayah Bangkalan, yang dinilai masih perlu ditingkatkan agar mampu bersaing dalam sektor industri.
“Kalau masyarakat kita rata-rata pendidikannya baru sampai tingkat SMP. Sementara untuk menjadi karyawan industri minimal setara SMA atau sederajat, ini yang kami khawatirkan,” ujarnya.
Kekhawatiran tersebut, lanjutnya, tidak hanya menyangkut persoalan lapangan pekerjaan. Ali Badri juga menyoroti kemungkinan masuknya tenaga kerja dari luar daerah maupun tenaga kerja asing (TKA) seiring berkembangnya industri yang ditopang investasi asing.
Ia mengingatkan, masyarakat Madura jangan sampai hanya menjadi penonton di tanah kelahirannya sendiri jika industrialisasi masuk ke pulau garam ini.
“Dengan adanya industrialisasi di Madura ini, kami khawatir masyarakat setempat akan menjadi penonton atau hanya sebagai tamu di tanah kelahirannya sendiri,” ungkapnya.
Ali Badri juga mengaku terkejut dengan adanya penandatanganan nota kesepakatan (MoU) terkait Guangdong (Fenyong) ASEAN Industrial Park dari Tiongkok oleh Akhmad Ma’ruf Maulana, Presiden Direktur PT Wira Raja Madura International. Menurutnya, hal yang menjadi persoalan bukan semata-mata rencana investasinya, melainkan proses komunikasi dengan para ulama dan tokoh masyarakat Madura yang dinilai belum dilakukan secara menyeluruh.
“Bagaikan petir menyambar di siang bolong,” demikian ungkapan Ali Badri menggambarkan kekhawatirannya atas perkembangan rencana tersebut.
Ia berharap rencana industrialisasi di Madura tidak hanya dilihat dari sisi investasi dan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga mempertimbangkan aspek sosial, budaya, pendidikan, ketenagakerjaan, serta kearifan lokal yang selama ini menjadi bagian penting kehidupan masyarakat Madura.
Ali Badri Zaini juga mengingatkan adanya potensi gesekan sosial apabila pembangunan kawasan industri tidak diikuti dengan persiapan masyarakat dan regulasi yang memadai. Menurutnya, perbedaan karakter, budaya, serta pola kehidupan antara masyarakat lokal dengan tenaga kerja yang datang dari luar daerah maupun luar negeri, perlu menjadi perhatian serius.
Ia kemudian meminta Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, agar melihat kembali berbagai kemungkinan dampak negatif dari rencana industrialisasi tersebut dan tidak hanya mempertimbangkan aspek positif berupa investasi serta pertumbuhan ekonomi.
“Kami memohon dengan sangat kepada Ibu Khofifah selaku Gubernur Jawa Timur untuk melihat kembali aspek-aspek negatifnya, jangan hanya melihat dari segi positifnya,” pintanya. (nto)
